Dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) 2011, di pos anggaran Pelaksaanaan Acara/Ke*protokolan Mensesneg, Keta tau sahaan dan Kearsipan di Ling kungan Setneg point 014, 015, 019 dicantumkan anggaran penyusunan pidato kenegaraan Presiden Yudhoyono sebesar Rp1,473 miliar.
Setneg juga mengalokasikan anggaran khusus untuk kurikulum naskah pidato di pos anggaran penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM. Total anggaran sekitar Rp1,9 miliar.
Angka itu bisa dibilang fantastis. Sebab, pekerjaan membuat naskah pidato Presiden SBY sudah melekat kepada staf-staf ahli Presiden. Jadi, untuk apa duit Rp1,9 miliar dicanangkan?
Menurut Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yuna Farhan, penyusunan pidato Presiden tidak perlu sebesar itu. Dewan Perwakilan Rakyat perlu mengkritisi.
Tidak perlu boros-boros membuat naskah pidato presiden jika isinya tidak bisa ditangkap jelas oleh rakyat. Tidak perlu mahal-mahal apabila pidato presiden isinya curahan hati (curhat)
"Setiap sen yang keluar harus diukur dari kinerjanya. Saya kira jumlah itu keterlaluan," ujarnya.
Jangan sampai negara membayar dobel untuk sebuah naskah pidato presiden, yang sebenarnya sudah bagian dari pekerjaan staf ahli. Ingat! jika pemerintah berbasis kinerja, setiap sen yang keluar harus diukur dari kinerja.
