Pengadilan Tanah dan Lingkungan di Sidney telah memberikan persetujuan
bersyarat terhadap pembangunan sekolah Islam bagi 1200 pelajarnya.
Meskipun demikian keputusan tersebut ditolak dua kali oleh dewan
Bankstown.
Masalah
pertama yang dikuatirkan dari pembangunan sekolah tersebut menurut
anggota parlemen John Kaye adalah timbulnya kemacetan lalu lintas yang
akan berdampak buruk bagi para penduduknya. Masalah kedua adalah tanah
yang dipakai didapat dari sebuah muslihat. Menurutnya, Pemerintah pusat
diberitahu bahwa lahan tersebut akan dipakai untuk perumahan.
Kaye
menyatakan bahwa pada awal penandatanganan kontrak tersebut, perusahaan
yang tercantum disana adalah Garden View Apartement dibawah pengertian
bahwa lahan tersebut akan diolah menjadi pemukiman dan apartemen. Namun,
belakangan sebelum kontrak tersebut diselesaikan, Garden View
Apartement dirubah menjadi Al-Amanah College. Menurut Kaye, itu
merupakan kesalahan pemerintah.
Menurut
Kaye, semestinya pemerintah bisa menolak penandatanganan tersebut.
Tampak sangat jelas bahwa pemerintah kuatir tentang masalah tersebut,
begitu juga dengan orang-orang di departemen pendidikan. Akan tetapi
pemerintah panik dan akhirnya meneruskan dan menandatangani kontrak
tersebut.
Kaye
mendesak Menteri Pendidikan Verity Firth untuk menggunakan kekuasaannya
untuk mengambil kembali tanah tersebut, sehingga dapat digunakan untuk
sekolah negeri. Kaye menyarankan, Firth seharusnya dapat menggunakan
kekuasaannya dibawah pasal 125 dan mengambil tanah tersebut. Dan jika
memang ada 1.200 siswa yang butuh pendidikan maka sebuah sekolah negeri
yang menampung jumlah tersebut dapat didirikan disitu.
Sementara
itu, meskipun pengadilan telah menyetujui pembangunan sekolah Islam di
daerah barat daya Sidney, gelombang protes masih dilangsungkan oleh
warga setempat terhadap rencana tersebut. Dewan Bankstown kehilangan
pengaruhnya terhadap Pengadilan Tanah dan Lingkungan untuk menghentikan
sekolah tersebut berdiri. Sekolah yang berkapasitas 1200 siswa tersebut
akan dibangun di Johnston Road, disebelah Basil Hill High School.
Juru
bicara Kelompok Aksi Penduduk Bass Hill, Vern Falconer berkata bahwa
mereka tidak akan berhenti dari sini, mereka telah meminta dukungan dari
masyarakat. Menurut mereka akan ada hambatan pada lalu lintas dan juga
hal itu membawa dampak yang kurang baik bagi penduduk. Mereka juga akan
membawa masalah ini ke Pemerintahan Pusat. Kelompok ini berjanji akan
membawa tuntutan mereka ke anggota parlemen Bankstown Tony Stewart,
Menteri Pendidikan Verity Firth dan Menteri Perencanaan Kristina
Keneally.
Kelompok
ini juga akan menawarkan bantuan terhadap kelompok komunitas yang
sama-sama menentang pembangunan sekolah Islam seperti di daerah
Liverpool dan Camden. Menurut mereka, Pengadilan Tanah dan Lingkungan
tidak memperhatikan keinginan masyarakat di sekitarnya.
Rencananya,
sekolah tersebut akan terdiri dari TK hingga kelas untuk usia 12 tahun.
Kepala sekolah Mohamad El Dana menyatakan bahwa ketakutan masyarakat
akan sekolah tersebut akan mereda begitu sekolah tersebut dibuka tahun
depan.
Menurutnya,
beberapa orang merasa cemas dan pihaknya meyakinkan mereka bahwa
kecemasan mereka tidak akan terjadi. Menurut El Dana, pihaknya memiliki
daftar yang panjang di Bankstown dan mereka tidak dapat memenuhi seluruh
tuntutan masyarakat.
Penduduk
Joshton berpikir untuk menjual property mereka karena khawatir tentang
kemacetan lalu lintas dan keributan yang mungkin akan ditimbulkan.
Sebelumnya, kejadian serupa juga pernah menimpa kelompok pelajar Muslim di Universitas Melbourne.
Para pelajar tersebut mengaku mendapat perlakuan diskriminatif dengan tidak disediakannya ruang ibadah yang layak.
